BPD: Lembaga yang Ada, Tapi Tak Hadir
Oleh: RB Nasution
Batang natal, kawalbangsa com -----
Simpang Koje, Mandailing Natal.
Di tengah riuhnya dugaan penyimpangan Dana Desa Simpang Koje/Sordang masyarakat tentu bertanya-tanya: Di mana suara Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
Lembaga yang secara hukum diberi mandat mengawasi kinerja pemerintah desa itu, justru tampak seperti asap pagi ada bentuknya, tapi sebentar saja menghilang.
BPD semestinya menjadi benteng awal dari penyimpangan.
Tapi ketika jalan tani tak kunjung terlihat, pelatihan pemberdayaan tak jelas pelaksanaannya, gorong-gorong tidak sesuai volume dan laporan kegiatan sosial tak kunjung ditemukan realitasnya mengapa BPD tetap diam?
Tentu kita tidak menuduh apa-apa.
Kita hanya bertanya.
Karena dalam logika sederhana masyarakat kampung pun, mustahil seekor kerbau bisa hilang di halaman rumah tanpa penghuni tahu-tahu juga.
Diamnya BPD menimbulkan tafsir liar. Apakah benar-benar tidak tahu? Apakah takut?
Ataukah sudah terlalu nyaman duduk tanpa gelisah, sebab tidak merasa sedang mewakili siapa-siapa?
BPD bukan ornamen birokrasi. Ia bukan tempat tidur siang yang dibayar negara.
Ia adalah wadah suara rakyat. Jika suara itu tak pernah disampaikan, bahkan tak pernah dicari, maka apa bedanya dengan kursi kosong yang diberi gaji?
Kalau pun alasan diamnya adalah "tidak ada laporan masyarakat", maka itu logika yang sangat malas. Pengawasan bukan menunggu. Pengawasan adalah inisiatif.
Karena dalam desa, rakyat seringkali tak bicara bukan karena tak tahu, tapi karena tak berdaya. Dan di situlah seharusnya BPD hadir: membela yang diam, menyuarakan yang tertindas, menegur yang melenceng.
Diamnya BPD justru melukai harapan warga.
Dan luka itu bisa berubah jadi kecewa, bahkan kemarahan sosial.
Maka pertanyaannya hari ini bukan lagi sekadar "di mana BPD?", tapi lebih serius:
Apakah BPD masih layak menyebut dirinya sebagai pengawas?
Atau sudah waktunya rakyat mengawasi balik BPD yang mungkin telah lupa siapa yang mereka wakili?
Kita tidak sedang mencari siapa yang salah.
Tapi kita sedang menagih siapa yang bertanggung jawab.
Dan jika BPD tidak bisa menjawab itu, biarlah rakyat yang memberi jawabannya dalam suara, tulisan, dan sikap.
Karena desa bukan milik segelintir orang.
Desa adalah milik seluruh rakyat yang membayar harga dari setiap pembiaran.
Jika Hari ini Rakyat Mulai ditanya bertanya apa bedanya BPD dengan Kepala Desa ?
Maka Jawabannya mengerikan
Sama-sama makan dari desa tapi lupa membela desa. []
By, rian