Korupsi dana BOS bisa 8 tahun penjara. Cara melaporkannya sangat mudah. Bisa ke polisi dan bisa ke kejaksaan.
Mandailing Natal, kawalan.com–-----
Lembaga pendidikan seharusnya menjadi teladan dalam integritas, bukan sumber pertanyaan yang tak kunjung memperoleh jawaban. Ketika berbagai isu menyangkut tata kelola sekolah terus berkembang tanpa penjelasan yang memadai, pengawasan oleh negara menjadi sebuah keharusan.
Sorotan utama masyarakat tertuju pada dugaan keberadaan seorang tenaga kependidikan (tendik) di SDN 300 Simpang Sordang yang disebut merupakan suami Kepala Sekolah. Hubungan keluarga tersebut bukanlah pelanggaran dengan sendirinya. Namun, justru karena adanya potensi konflik kepentingan, standar transparansi dan akuntabilitas harus lebih tinggi daripada biasanya.
Publik mempertanyakan apakah yang bersangkutan telah diangkat melalui prosedur yang sesuai ketentuan, memenuhi persyaratan pendidikan dan kompetensi yang dipersyaratkan, serta benar-benar melaksanakan tugas dan fungsi sebagai tenaga kependidikan sebagaimana mestinya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui pemeriksaan resmi berdasarkan dokumen dan fakta, bukan asumsi ataupun pembelaan sepihak.
Selain itu, masyarakat juga berharap pemeriksaan tidak berhenti pada satu orang saja. Verifikasi menyeluruh terhadap seluruh tenaga kependidikan dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap personel yang tercatat benar-benar memenuhi persyaratan administrasi, memiliki dasar pengangkatan yang sah, menjalankan tugas sesuai ketentuan, serta dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaannya. Pemeriksaan yang menyeluruh diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai validitas data kepegawaian dan memastikan tidak terdapat ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.
Setiap jabatan yang dibiayai oleh keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Status kepegawaian tidak cukup dibuktikan dengan nama yang tercantum dalam administrasi, melainkan juga dengan bukti kehadiran, pelaksanaan tugas, dan hasil kerja yang nyata. Negara membayar kinerja, bukan sekadar keberadaan nama dalam daftar.
Di sisi lain, SDN 300 Simpang Sordang juga menjadi perhatian masyarakat karena berkembangnya dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana yang bersumber dari APBN tersebut merupakan uang publik sehingga pengelolaannya wajib terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Tidak hanya itu, masyarakat juga meminta agar dilakukan verifikasi terhadap mekanisme penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), menyusul berkembangnya informasi bahwa terdapat peserta didik yang diduga belum menerima manfaat yang semestinya. Informasi tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan terhadap data penerima, dokumen penyaluran, serta mekanisme distribusi bantuan.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola SDN 300 Simpang Sordang. Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dan Inspektorat diharapkan tidak berhenti pada klarifikasi administratif semata, tetapi melakukan pemeriksaan yang komprehensif terhadap status kepegawaian, pengelolaan Dana BOS, penyaluran PIP, serta aspek tata kelola lainnya.
Pemeriksaan yang profesional akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Apabila seluruh proses telah sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan akan memulihkan nama baik pihak yang bersangkutan. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka penegakan aturan merupakan bentuk tanggung jawab kepada publik dan kepada dunia pendidikan itu sendiri.
Apabila hasil pemeriksaan mengindikasikan bahwa persoalan yang ditemukan telah berlangsung sejak periode kepemimpinan sebelumnya, maka proses penelusuran juga perlu mencakup kebijakan dan tata kelola pada masa tersebut. Pemeriksaan yang menyeluruh akan membantu memastikan asal-usul setiap persoalan sehingga akuntabilitas ditegakkan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi atau semata-mata dibebankan kepada satu pihak.
Rilis ini disusun berdasarkan informasi dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang masih memerlukan verifikasi melalui mekanisme resmi. Oleh karena itu, media menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi Kepala SDN 300 Simpang Sordang, tenaga kependidikan yang dimaksud, Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, maupun pihak terkait lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
By, SS