Apakah rakyat akan semakin muak dengan pemerintahnya ?
Betulkah Pajak jadi modal berfoya-foya para kelompok berkuasa. Lalu senjata digunakan untuk membungkam warga negara. dan jika perlu bahkan untuk membunuh rakyatnya sendiri ??
Pasaman Barat, kawalbangsa.com ----- Tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pasaman Barat angkat suara, mengecam keras cara-cara brutal aparat yang justru mengorbankan rakyat dalam menyuarakan aspirasi.
Dalam keterangan resminya, PC PMII Pasaman Barat menilai tindakan aparat bukan hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga telah menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi. Alih-alih melindungi masyarakat, aparat justru tampil sebagai mesin kekerasan yang menakutkan.
“Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan pengkhianatan terhadap demokrasi. Rakyat yang berteriak menuntut keadilan justru diperlakukan sebagai musuh, dibungkam dengan gas air mata, intimidasi, dan kekerasan,” tegas rifwan Efendi selaku sekretaris PC PMII PASAMAN BARAT.
Demokrasi yang Kian Terkoyak
PC PMII Pasaman Barat menyebut, represi aparat adalah bukti nyata bahwa negara semakin abai terhadap hak-hak konstitusional rakyat. Kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi yang seharusnya dijamin undang-undang kini justru dipasung dengan kekuatan senjata dan tameng.
Kondisi ini, kata mereka, menjadi tanda bahwa demokrasi kian kehilangan maknanya. Ketika rakyat yang bersuara dikategorikan sebagai ancaman, maka sesungguhnya negara sedang berjalan mundur menuju otoritarianisme.
Kecaman Keras dan Tuntutan
Sebagai organisasi kader pergerakan, PC PMII Pasaman Barat tidak tinggal diam. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan tegas atas insiden tersebut:
1.Hentikan Segala Bentuk Kekerasan Aparat terhadap rakyat dan massa aksi.
2.Lakukan Investigasi Independen untuk mengungkap pelaku serta pihak yang memberi perintah tindakan represif.
3.Kembalikan Hak Konstitusional Rakyat, terutama kebebasan berpendapat dan berkumpul yang dijamin undang-undang.
4.Aparat Harus Kembali ke Khitahnya, yakni sebagai pengayom dan pelindung rakyat, bukan alat represi kekuasaan.
Solidaritas Sipil Menjadi Kunci
PC PMII Pasaman Barat juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mulai dari mahasiswa, akademisi, organisasi, hingga media, untuk bersatu melawan normalisasi kekerasan negara. Mereka menegaskan bahwa demokrasi hanya bisa hidup jika rakyat berani bersuara dan menolak tindakan represif.
“Represi hanya akan melahirkan luka dan ketidakpercayaan. Kami tidak akan diam, karena diam sama saja membiarkan demokrasi mati di tangan aparat yang seharusnya melindungi rakyat,” tegas Rifwan Efendi (Sekretaris PC PMII PASAMAN BARAT)
Tragedi kekerasan aparat terhadap rakyat adalah peringatan keras bahwa demokrasi sedang berada di persimpangan jalan. Jika negara terus membiarkan aparat bertindak sewenang-wenang, maka kepercayaan publik akan runtuh dan jurang antara rakyat dan negara semakin lebar.
PC PMII Pasaman Barat menegaskan, suara rakyat tidak boleh dibungkam. Demokrasi tidak boleh dikorbankan. Dan aparat harus kembali mengingat siapa yang sesungguhnya mereka layani: rakyat, bukan penguasa.[]
By, Sajid