Jika uang negara dicuri pejabat. Maka rakyat mesti bangkit untuk menyikat. Agar para koruptor itu jera dan kualat. Sehingga uang negara bisa kembali kepada kesejahteraan rakyat.
Pasbar, kawalbangsa.com ----
Institute Social Control (ISC), sebuah lembaga yang konsen terhadap isu-isu sosial dan transparansi publik, secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap langkah DPRD Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan hak angket. Langkah strategis ini dianggap sangat penting untuk membongkar dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan daerah yang saat ini menjadi sorotan publik.
Kepada kawal bangsa.com pada Senin (13/01) di kota simpang empat, Founder ISC, bapak Rizal Bakri Nasution, menegaskan bahwa hak angket adalah instrumen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD.
"Kami sangat mendukung DPRD Pasaman Barat untuk mengusut tuntas dugaan ketidakberesan dalam tata kelola keuangan daerah. Ini adalah langkah konkret yang dibutuhkan masyarakat untuk memastikan tidak ada praktik korupsi, manipulasi atau kebijakan yang tidak tepat sasaran," ungkap Bakri saat ditemui awak media pada Senin, 13 Januari 2025.
Menurut Bakri, isu yang mencuat, termasuk dugaan manipulasi program Universal Health Coverage (UHC), defisit anggaran sekitar Rp12 miliar, serta penggunaan dana untuk infrastruktur dan penanggulangan bencana, memerlukan investigasi mendalam.
Hak angket ini diharapkan dapat mengungkap aliran dana yang tidak transparan dan memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.
"Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, DPRD harus berani dan cerdas dalam menggunakan hak angket ini.
Jika ada bukti-bukti kuat yang mengarah pada pelanggaran hukum, maka langkah selanjutnya adalah menyerahkannya ke penegak hukum, baik itu KPK, kejaksaan atau kepolisian, sesuai dengan skala kerugiannya," tambah Bakri.
Bakri juga mengingatkan DPRD untuk tidak terpengaruh oleh tekanan atau lobi dari pihak-pihak tertentu.
"Kami percaya DPRD Pasaman Barat saat ini memiliki integritas dan keberanian untuk bertindak demi masyarakat. Hak angket ini adalah ujian besar, apakah DPRD mampu berdiri tegak sebagai pendekar keadilan atau justru hanya menjadi bagian dari gertak sambal belaka. Masyarakat menunggu aksi nyata, bukan sekadar retorika," tegasnya.
Institute Social Control (ISC) menilai hak angket ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa pemerintahan daerah bisa berjalan transparan dan akuntabel. ISC juga berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas demi mewujudkan Pasaman Barat yang bersih, maju, dan berintegritas.
Waktu akan membuktikan apakah DPRD Pasaman Barat mampu menjadi garda terdepan dalam memberantas dugaan korupsi atau tidak. Namun, masyarakat dan lembaga seperti ISC optimis bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil seperti hak angket ini. []
By, Gemilang
0 Comments